Fenomena tersebut lumrah terjadi di Negara yang menganut paham demokrasi, di mana setiap orang berhak berkomentar terhadap kebijakan dari pemerintah termasuk di lingkup kampus. Pemerintah dalam hal ini pihak rektorat berwenang membuat kebijakan yang berlaku di kampus. Akan tetapi, dengan catatan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai degan kebutuhan mahasiswa dan hendaknya diimbangi dengan sosialisasi yang maksimal.
Minim sosialisasi
Pada kasus ini, 750 mahasiswa terancam cuti karena belum membayar registrasi. Bahkan terdapat beberapa mahasiswa terancam drop out �karena alasan yang sama dan posisi mereka yang berada diambang batas kelulusan, yakni semester 14. Mahasiswa mengaku tidak mendapat sosialisasi dari pihak rektorat tentang penghapusan tenggang waktu registrasi di luar waktu yang telah ditetapkan, yakni tanggal 1-13 Februari 2013. Mereka mengaca pada semester-semester sebelumnya, yang mana registrasi masih bisa dilakukan meski diluar jangka waktu yang telah ditetapkan.
Background mahasiswa yang umumnya berasal dari keluarga menengah kebawah menjadi alasan utama keterlambatan mereka melaksanakan kewajiban registrasi. Meskipun biaya kuliah terbilang murah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, tetap saja tidak bisa menjadi jaminan mahasiswa akan melakukan registrasi tepat waktu. Maka terkait hal itu, para mahasiswa yang belum melakukan registrasi mencoba berdialog dengan pihak birokrasi melalui lembaga-lembaga kemahasiswaan.
Pihak DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa) IAIN Walisongo, telah beberapa kali melakukan mediasi dengan pihak rektorat. Tak kurang sebanyak empat kali mediasi mereka lakukan, tetapi hasilnya nihil. Rektor tetap menolak memberikan toleransi terhadap mahasiswa yang mangkir melakukan registrasi, dengan alasan demi faktor kedisiplinan. Tak pelak hal ini menyulut emosi mahasiswa.
Puncaknya, pagi ini sekelompok mahasiswa mendatangi kantor rektorat dan mendesak untuk berdialog langsung dengan rektor. Namun, karena yang ditunggu-tunggu tak juga muncul, maka bukannya berdialog untuk mencapai kesepakatan justru aksi anarkislah yang terjadi.
Instrospeksi diri
Fenomena di atas seharusnya tidak perlu terjadi apabila masing-masing pihak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya. Sebagai pihak yang berwenang membuat kebijakan, hendaknya rektorat membuat kebijakan yang benar-benar bijak dan sesuai dengan kondisi mahasiswanya. Hal itu tentu tidak akan optimal tanpa disertai dengan sosialisasi yang maksimal. Jika selama ini kelemahan tegaknya peraturan dinilai terletak pada sistem sosialisasi, maka solusi konkretnya adalah memperbaikinya agar maksimal.
Sebaliknya, dari pihak mahasiswa tidak bisa dibenarkan apabila langsung menghujat rektorat semaunya sendiri. Apalagi sampai melakukan tindakan anarki yang berakibat merusak sarana dan prasarana kampus. Walau bagaimanapun, mahasiswa berada di posisi yang salah karena tidak menepati aturan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan keterlambatan melaksanakan kewajiban registrasi, selama bukan merupakan faktor kesengajaan hendaknya dikomunikasikan dengan cara yang arif.
Akan lebih baik jika mahasiswa yang bersangkutan meminta keringanan kepada pihak rektorat jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo waktu habis, sehingga bisa mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Entah, dengan meminta surat keringanan, mengajukan surat keterangan tidak mampu, dsb.
Unggah-ungguh dan tata krama terhadap wong tuwo, dalam hal ini pihak rektorat juga harus diperhatikan. Bagaimanapun juga, mahasiswa adalah kaum terdidik, intelektual cerdas yang tentu akan menjunjung tinggi etika di setiap ucapan dan perbuatannya. Selain itu, perlu diingat bahwa permasalahan tidak akan menemukan solusi jika diri kita sendiri dikuasai emosi. Semoga masing-masing pihak bisa mengambil pelajaran dari kejadian hari ini, dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab dan disiplin.
Oleh: Novia
0 komentar:
Posting Komentar