Dahulukan Kualitas, Akreditasi Bukan Harga Mati

IAIN Walisongo Semarang telah menerima hasil akreditasi dari BAN-PT.  Meski demikian, akreditasi bukanlah kriteria utama yang menentukan penerimaan seseorang di suatu lembaga kerja.

SEMARANG, IAIN Walisongo diwarnai dengan peringkat akreditasi yang dikeluarkan oleh BAN-PT. Peringkat akreditasi C untuk Tadris Biologi dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan B untuk jurusan Kependidikan Islam (KI).

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sejauh ini dijadikan sebagai badan untuk mengukur mutu pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Baik perguruan tinggi negeri maupun swasta, mutu pendidikannya ditentukan oleh  akreditasi yang disandang perguruan tinggi tersebut. Seperti perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi A, B atau bahkan C. Peringkat Akreditasi ini  nantinya yang  akan menorehkan ijazah para wisudawan/wisudawati. Lebih-lebih jurusan yang mendapatkan akreditasi dibawah standar.

Mahasiswa baru pun merasa tergopoh-gopoh menanggapi peringkat akreditasi C pada Tadris biologi, “wah kalau begini saya menjadi sangat tertekan, karena dengan peringkat akreditasi C kala lulus nanti saya akan kesulitan ketika mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),” keluh Solikatun, mahasiswa baru jurusan Tadris  Biologi.

Hamid mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 1 juga menimpangi

pernyataan Solikatun. Lha wong peringkat tadris saja masih ada yang berakreditasi C, bagaimana nasib mahasiswa yang melamar kerja nanti?,”ungkapnya.

Tidak berpengaruh

Institusi Pendidikan memiliki penerimaan pegawai melalui 2 jalur. Dari pihak kedinasan untuk institusi negeri dan  institusi swasta melalui seleksi.  “Akreditasi sebuah perguruan tinggi tidak terlalu memengaruhi ketika melamar pekerjaan. Lembaga pendidikan dan perusahaan sekarang ini tidak terlalu memedulikan ijazah atau nilai, tetapi lebih mengedepankan  potensi kerja dan kualitas personal,” ungkap Abdul Ghani, mahasiswa KI semester 5.

Senada dengan Ghani, Hendra teman sekelas Ghani juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang di dapatnya,  syarat penerimaan guru bukan hanya akreditasi yang mendominasi, tetapi ada pula tes psikologi, tes kesehatan, dan tes IQ. Memperkuat tanggapan Ghani dan Hendra, Juli pun mengatakan bahwa peluang kerja tidak sesempit layaknya kos mahasiswa. “Kampus dapat dijadikan alternatif mahasiswa untuk menjaring segudang ilmu  non akademik agar nantinya mahasiswa memiliki bekal yang mumpuni,” ungkapnya.

Selanjutnya, menurut mahasiswa semester 7 itu, yang terpenting ialah mencari pengalaman dan mengembangkan potensi. Setiap individu mahasiswa memiliki potensi masing-masing. Potensi tersebut bisa disalurkan lewat organisasi. “Misalnya, jika berpotensi memainkan rebana, ia dapat mengembangkan potensinya di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bimbingan Ilmu Tilawah Al-Qur’an (BITA). Namun jika senang dengan jurnalistik, ia bisa bergabung di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Edukasi,” terang Juli. Jadi, bagi mahasiswa Tadris Biologi itu, akreditasi bukanlah masalah besar.

Kualitas Pribadi  

Musthofa, selaku Kepala Jurusan (kajur) KI mengatakan bahwa sejauh ini persaingan dunia kerja semakin merajalela. Atas prakarsa birokrasi, KI sendiri sempat menghadirkan kepala Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (DIKTIS) dan IAIN sebagai pelopor adanya seminar nasional (4/12). Tujuannya agar calon alumni mempunyai bekal dalam mengisi peluang kerja serta bisa menjadi pegawai yang profesional. Jadi, tidak hanya seleksi akreditasi saja. “Semua pegawai diterima atas dasar kualitas personal bukan pegawai yang amatir,” imbuhnya.

Berkaca pada salah satu sekolah SMP N 16 Semarang, Ida Naila Candra selaku kepala sekolah SMP N 16 Ngaliyan Semarang menuturkan bahwa semua guru yang ada di sekolah-sekolah negeri termasuk di SMP 16 ialah PNS. Mereka semua bertugas sesuai dengan Surat Keterangan (SK) di mana mereka ditempatkan. Sedangkan untuk menjadi PNS, mereka semua harus lulus tes penerimaan CPNS terlebih dahulu. Dalam tes CPNS, semua lulusan perguruan tinggi bisa mengajukan diri mengikuti tes baik itu dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Keduanya, sama-sama memiliki kesempatan untuk menjadi PNS. Sehingga yang namanya akreditasi tidak menjadi persoalan. Justru yang menjadi persoalan ialah kualitas diri kita masing-masing.

“Apalagi untuk sekolah-sekolah swasta, penerimaan guru lewat seleksi yang lebih ketat karena benar-benar mempertimbangkan kualitas dari seorang guru. Sekali lagi bukan akreditasi dari perguruan tingginya,” pungkas Ida, kepala sekolah yang ramah saat ditemui oleh tim laporan di ruangannya.

Oleh : Muhamad Murodhi dan Asih S.