HAM untuk LGBTI

 Setiap orang berhak atas pemenuhan HAM. Akan tetapi realitas sosial yang ada, kelompok minoritas, khususnya LGBTI justru menjadi korban terenggutnya pemenuhan HAM.

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kalimat yang tersurat dalam UUD 1945 Republik Indonesia pasal 28D ayat (1) nampaknya belum mampu terintegrasi dalam segenap hati bangsa Indonesia. Terbukti, masih banyaknya kekerasan dan diskriminasi terhadap beberapa komunitas yang dianggap menyimpang, seperti komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks (LGBTI). Sebuah laporan penelitian pertama tentang kondisi kehidupan kaum LGBTI di Indonesia yang dirilis di Jakarta, Selasa (28/5) melansir bahwa kaum LGBTI merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan mengalami kekerasan dan tindakan diskriminatif, baik dari masyarakat sipil ataupun dari aparat keamanan serta penegak hukum. Menurut laporan ini, sepanjang 2012, terjadi 47 tindakan kekerasan serta diskriminasi terhadap kaum LGBTI, dan yang paling dominan menimpa kaum waria. (Indonesia.ucanews.com, 30/5/2013)

Laporan yang dikoordinir Dede Oetomo, pendiri LSM GaYa Nusantara serta  melibatkan 21 organisasi LGBTI di Jawa, Sulawesi dan Sumatera di atas bisa menjadi cerminan betapa beringasnya masyarakat di negeri ini. Hanya karena perbedaan orientasi seksual dan dianggap abnormal, komunitas LGBTI menjadi korban. Padahal perlu diketahui bersama, berdasarkan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDJ), disebutkan bahwa komunitas LGBTI tidak dimasukkan dalam kategori gangguan jiwa dan deviasi seksual. Sebab, keadaan tersebut merupakan manifestasi seksualitas manusia sebagaimana halnya dengan hetero dan biseksual. Lantas, sebenarnya dimanakah letak permasalahannya?
Akar Masalah

            Perlakuan diskriminasi di atas bisa dikatakan berawal dari penafsiran orang-orang terhadap doktrin keagamaan. Dalam perspektif Islam misalnya, penolakan terhadap homoseksual (LGBTI) dinisbahkan pada ayat-ayat Al-Quran yang berkisah tentang Nabi Luth (lihat Q.S. al-Naml, 27: 54-58; al-A’raf, 7: 80-81; al-Syu’ara, 26: 160-175). Di samping Al-Quran, ditemukan juga sejumlah hadis Nabi. Di antaranya, hadis riwayat al-Tabrani dan al-Baihaqi, Ibnu Abbas, Ahmad, Abu Dawud, Muslim dan al-Tirmidzi, dan masih banyak dasar teologis lainnya. Begitu pula dalam Al-Kitab, kurang lebih ada lima teks yang menolak dan menghukumi dosa LGBTI. Diantaranya tersurat dalam Roma 1:24-27, Imamat 18:22, Imamat 20:13, Yudas 1:7-8, dan Korintus 6:9-10.

Dasar-dasar teologis di atas lah yang kemudian berkembang dan menjadi pijakan sebagian kalangan hingga tega melanggar aspek kemanusiaan. Akhirnya, berujung pada ditempatkannya komunitas LGBTI di posisi periferal atau pinggiran dalam konstitusi publik. Bagaimana tidak? Asumsi publik dihegemoni oleh paradigma heteronormativitas, yaitu pandangan bahwa yang disebut normal dalam relasi seksual adalah dengan lawan jenis. Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, benarkah Al-Quran, Al-Hadis, dan Al-Kitab yang notabene dianggap sebagai tibyan li kulli syai’ (penjelas terhadap setiap perkara) berkata demikian?

Teks suci Tuhan memang menimbulkan multi tafsir, begitupun dalam permasalahan LGBTI. Selain pendapat di atas, sebagian kalangan Islam mengusung diperbolehkannya LGBTI. Alasannya bahwa ayat yang menjelaskan tentang Kaum Nabi Luth merupakan ayat qisshoh (ayat tentang kisah). Dan ayat qisshoh itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai pijakan hukum karena belum diketahui fakta adanya kejadian tersebut. Selain itu, beberapa hadis yang menerangkan LGBTI diragukan kesahihannya. Namun berbeda dengan Islam, Kristen, dan Katholik, dalam ajaran Budha justru tidak mempermasalahkan orientasi seksual seseorang. Budha menghargai apapun orientasi seksual orang tersebut, asalkan berniat untuk mencari kebenaran menuju jalan Tuhan.

Mengawal HAM

Terlepas dari diperbolehkan atau tidaknya LGBTI dalam perspektif agama. Perlu dipahami bahwa LGBTI pun sama seperti heteronormativitas. Mereka juga manusia yang membutuhkan ditegakkannya hak asasi yang dimiliki. Negara harus segera mengambil langkah tegas mengenai diskriminasi LGBTI. Sebab, Martabat manusia adalah hal yang paling hakiki sebagai manusia. Dalam konvensi internasional dan UUD 1945 hasil amandemen beserta UU HAM juga telah dinyatakan bahwa martabat manusia termasuk jenis kebebasan pribadi dan harus dilindungi tanpa adanya diskriminasi. Sebagaimana menurut Musdah Mulia, Feminis Muslim terkemuka di Asia, berdosa atau tidak berdosa itu masalah mereka dan Tuhannya, tapi hak asasi yang mereka miliki harus tetap dihormati. Selain itu, menurut Musdah pula, Indonesia juga memerlukan reformasi perundang-undangan untuk melindungi komunitas LGBTI. Reformasi UU ini harus lebih berpihak dan menghormati hak-hak LGBTI.

Jadi, jelas sebagai sesama manusia merupakan suatu kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati bagaimanapun kondisi sesamanya. Dalam Pasal 28 UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia pun disebutkan secara rinci mengenai penghormatan terhadap hak-hak manusia.

Hanita Masithoh