Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor no. 08 tahun 2010 tentang pedoman organisasi kemahasiswaan IAIN Walisongo, Himpunan Mahasiswa Jurusan ( HMJ ) tadris merupakan kelembagaan Mahasiswa yang berada di tingkat Jurusan. Organisasi tersebut bertanggung jawab sebagai koordinator yang memberi wewenang dan delegasi kepada tingkat bawahnya yaitu HIMA yang mendapat wewenang untuk melaksanakan berbagai kegiatan.
Tahun 2004 telah dilegalisasikan oleh pihak institut lima prodi Tadris di IAIN Walisongo yaitu Tadris biologi, Tadris Fisika, Tadris Kimia, Tadris Matematika dan Tadris Bahasa Inggris. Keputusan ini diambil Mahasiswa dengan di bentuknya Musyawarah Besar (Mubes) antara anggota prodi. Hasil Mubes ini yang dijadikan dasar terbentuknya sebuah lembaga yang menaungi prodi pada tahun 2008.
HIMA berstatus ilegal
Hasil musyawarah yang memutuskan terbentuknya HIMA masih belum menemui titik kelegalitasan lembaga tersebut dari pihak berwenang. Hal tersebut membuat sistem kepengurusan bertumpu pada sistem Swasembada. walaupun langkah alternatif seperti pengajuan proposal sering diambil, tetapi belum bisa mencover pengeluaran. Hal tersebut bersumber belum di tetapkannya dana dari pihak institut.
Dua dampak besar yang terlihat dari status illegal yaitu pertama, pemungutan dana gelap yang belum bisa di hentikan, karena belum dimilikinya anggaran tetap. Padahal dana anggaran merupakan salah satu pendongkrak untuk teralisasinya kegiatan yang ada khususnya di lingkup HIMA. Kedua, kurang keefektifan dalam menjalankan progam kerja HIMA, yang mana masih terlihat dari swasembada organisasi ini.
Salah satu alasan belum diakuinya HIMA berlandaskan dari pasal 13 yang ditetapkan Rektor,bahwa HMJ pelaksana progam di tingkat jurusan. Kandungan pokok dari pasal ini bahwa lembaga terendah di fakultas di duduki oleh HMJ yang menaungi jurusan. Ini yang membuat status lembaga HIMA belum mendapatkan legalitas.
Surat Keputusan (SK) sebagai penguat status legalitas belum dapat dinikmati oleh HIMA. Hal ini tidak menghalangi pergerakan mereka khususnya dalam bidang Akademik, bahkan mereka dapat menutupi keilegalan tersebut dengan berbagai kegiatan yang terbilang istemewa. Hal tersebut terbukti dengan partisipasi di berbagai kegiatan ditingkat daerah bahkan Nasional.
Perlu ada transisi
Legalitas memang sudah menjadi cita-cita bagi lembaga HIMA. Karena dapat memberikan kemudahan berjalannya stuktur organisasi tersebut. Lembaga itu sendiri sudah lama berinisiatif mengajukan rancangan legalitas lewat pihak legislatif tetapi progam ini berhenti di Senat Mahasiswa Institut(SMI), karena belum adanya persetujuan dari pihak kampus. Keputusan ini dikeluarkan karena kurangnya persiapan dari pihak kampus sendiri melihat belum turunnya SK Rektor tentang pengesahan HIMA menjadi HMJ.
Pada tahun 2013, Program yang sudah lama dirancang mulai tahun 2008 menemui titik terang dengan tercuatnya wacana akan turunnya SK ke pihak yang di janjikan. keikutsertaan di pemilihan umum Mahasiswa (pemilwa) tahun ini menjadi salah satu penguat legalitas status HIMA. Momentum ini di manfaatkan oleh pihak yang bersangkutan sebagai kunci untuk memperkuat dan memperlihatkan kualitas. Kebijakan inilah yang pada intinya dapat mempengaruhi keorganisasian mereka khususnya dalam penggalangan dana,yang sebelumnya diambil dari keanggotaan lembaga. perubahan seperti ini yang di harapkan oleh kebanyakan mahasiswa tadris sejak lama. Selain mendapat pengesahan dari pihak kampus juga memudahkan lembaga ini dalam memfasilitasi progam yang telah di rencanakan .
Jadi, proses transisi ini perlu adanya keterlibatan dari pihak birokrasi kampus, Senat Mahasiswa Fakultas (SMF),dan dari pihak HIMA itu sendiri. yang nantinya kebijakan ini dapat memberikan konpensasi bagi Himpunan Mahasiswa tersebut untuk terwujudnya setiap kegiatan dan bisa mengoptimalkan kegiatan yang ada.
Muttaqin
0 komentar:
Posting Komentar