ang digelar oleh lembaga tertinggi Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), Minggu (29/12) tidak serius. Hal ini dibuktikan dengan ketidakhadiran Partai Mahasiswa Demokrat (PMD). Kedua fraksi yakni Partai Pembaharuan Mahasiswa (PPM) dan PMD merupakan pihak yang bertugas untuk mengevaluasi dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) lembaga eksekutif."Saya sudah berusaha menghubungi pengurus saya yang dari PMD, namun semuanya tidak bisa hadir," ungkap Abdullah. Ini memperlihatkan ketidaksiapan pengurus senat fakultas dalam menggelar LPJ. Persidangan yang dimulai pukul 10.00 ini memang rancu.
Pertama, salah satu fraksi yakni PMD mangkir. Seharusnya, yang berhak mengesahkan laporan pertanggungjawaban ini adalah kedua belah fraksi, bukan hanya salah satu fraksi.
Kedua, tidak ada surat pemberitahuan resmi. "Surat pemberitahuan resmi dari SMF juga tidak ada, bisa dibilang forum ini ilegal," ketus Mas Akhi Sofiudin selaku ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Tadris. Persidangan ini sebenarnya dilaksanakan minggu lalu, namun ketua senat yang berdalih banyak lembaga yang belum siap.
Ketiga, kerancuan LPJ ini terlihat dengan ketiadaannya standar operasi prosedur (SOP). "Saya mempertanyakan, sebenarnya ketua senat paham tentang SOP tidak?," tegas Umi Hanik selaku sekretaris HMJ PAI.
Proses Persidangan Rancu.
Aksi protes pun disampaikan oleh peserta sidang yang merasa tidak puas dengan prosesi persidangan. "Harus adanya MOU sebagai kesepakatan untuk tetap memulai persidangan," tandas Taat Rifani presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.
Prosedur persidangan dan alur pengesahan LPJ juga tidak dijelaskan secara gamblang. "Sidang itu tidak hanya menyiapkan MMT, konsumsi, tempat, dan panitia saja. Namun secara administratif harus dipersiapkan. Persidangan ini bukan asal-asalan seperti ini," tambah Taat.
M. Yunus Mustofa juga menjelaskan bahwa tidak ada panduan dan juga dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengawal laporan pertanggungjawaban ini. "Persidangan ini tidak mempersiapkan dokumen sebagai pengesahan, sehingga tidak ada kesepakatan hitam diatas putih nantinya," jelas Yunus sapaan akrabnya.
Dokumen sebagai panduan LPJ ini memang tidak diberikan kepada fraksi yang ada. Ketua senat berdalih bahwa dokumen yang seharusnya dijadikan panduan baru diketik tadi pagi. Imbasnya, hingga persidangan akan dimulai, dokumen-dokumen tersebut sama sekali tidak ada.
Taat mengungkapkan bahwa meskipun lembaga kemahasiswaan, seharusnya seluruh dokumen sebagai syarat administrasi dalam persidangan dipersiapkan. "Ini bukan lembaga anak kos-kosan bung, ini lembaga resmi. Jadi sidang harus dilaksanakan dengan resmi pula," pungkas Taat.
0 komentar:
Posting Komentar