Menciderai Sistem Birokrasi
Pada Sidang paripurna II yang dimulai pukul 10:45 di Auditorium 1 lantai 2 IAIN Walisongo Semarang, tejadi perdebatan sengit antara Kedua fraksi yakni Partai Pembaharuan Mahasiswa (PPM) dan Partai Mahasiswa Demokrat (PMD). Perbedaan argumen kata “memilih” pada tata tertib (tatib) sidang paripurna II pada Bab III Tugas dan Wewenang di pasal 3 ayat 2 tentang “Memilih, menetapkan, dan mengesahkan Ketua Umum SMF FITK IAIN Walisongo Semarang periode 2014”, ternyata mengundang polemik dan perdebatan yang lama dan sengit. Dimana salah satu pihak fraksi tidak ada yang mau mengalah. Hal ini dikuatkan oleh Rizky Prasetyo selaku ketua presidium sidang yang menyatakan bahwa, dua fraksi ini memiliki argumen yang sama-sama kuat. “Saya selaku ketua presidium hanya sebagai penegah, jadi saya hanya meluruskan beberapa argumen”, tegasnya.
Menurut Andi Raharjo dari fraksi PMD, kata “memilih” ditiadakan saja dgn jalur DPW. Hal itu adalah formulasi atau gagasan terbaru untuk menentukan dan sistem yang ditawarkan oleh Ahmad Umam Aufi. Kalau biasanya kita memilih ketua senat di sidang, Aufi membuat formulasi atau mekanisme baru karena DPW PMD yang menang. “Fraksi PMD mendapat banyak kursi dari hasil Pemilihan Umum Mahasiswa (Pemilwa)”, paparnya. Seperti yang diutarakan Imam Fadholi selaku ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) bahwa, FITK mendapat 10 kursi yakni partai PMD mendapat 6 kursi dan partai PPM mendapat 4 kursi.
Lain lagi dengan Novia Uswatun dari fraksi PPM juga menjelaskan, Jika diksi “memilih” dibuang, maka secara otomatis itu akan merubah ketentuan-ketentuan yang ada di bab dan pasal-pasal berikutnya. “Jika usulan dari fraksi PMD adalah menghilangkan sesi pemilihan ketua dan menggantinya dengan rekomendasi calon dari Dewan Partai Wilayah (DPW) partai pemenang, maka itu inkonstitusional dan telah menciderai sistem demokrasi yang ada”, papar mantan sekretaris HMJ Tadris.
Ketua DPW PMD Ahmad Qosim menambahkan, kata “memilih” tetap ada. Karena itu sudah sesuai dengan tata tertib sidang paripurna SMF selama ini. Pada pemilwa kemarin (24/12) hanya sebagai penyaringan. “Fraksi PMD tetap bersikukuh untuk menghilangkan kata “memilih” mungkin hanya dipengaruhi ambisi calon SMF yang terjadi pada perdebatan”, tegas mahasiswa yang dipanggil Qosim itu.
Menanggapi perdebatan tersebut, Abdullah selaku Mantan ketua SMF FITK mempertegas bahwa jika diksi “memilih” dibuang, maka akan menciderai sistem birokrasi yang ada di kampus. Sebab menyalahi Organisasi Mahasiswa (Orma) itu sendiri. Ormawa dipilih secara umum oleh orang-orang yang terpilih lewat Pemilwa, yang kedua menurut tatib secara umum yaitu Langsung, Umum, Bebas, Jujur, Adil dan Demokratis. Siapapun yang menang merupakan hasil kesepakatan bersama.
“Selain itu jika fraksi PMD mengusulkan perubahan mekanisme sidang tersebut. Mereka harus memikirkan konsekuensinya. Artinya, apakah mekanisme sidang yang seperti ini (di Tarbiyah) bisa dilegalkan mengingat kita punya UU Orma dan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang tata tertib (tatib) organisasi. Jika kita tetap melakukan usulan tersebut, kita jelas-jelas telah menyalahi aturan dan landasan yang ada”, tambah Novia mahasiswa asal Demak itu.
Andi juga menegaskan, pedebatan dalam sidang itu sangat wajar sekali. Kalau tidak ada perdebatan itu namanya tidak persidangan. Apabila kita mempunyai pendapat dalam beragumen pasti kita akan tetap menguatkan dan mempertahankan pendapat itu. “Tapi setelah melihat banyak pencerahan-pencerahan dan argumen dari anggota SMF sebelumnya, ternyata lebih baik diadakan Peninjauan Kembali (PK). Apabila ada yang lebih baik kenapa tidak”, imbuh mahasiswa Biologi itu. Seperti yang dijelaskan Rizky, alhasil fraksi PMD dapat menerima kesepakatan tersebut dengan diadakannya Peninjauan Kembali (PK).
By: Wanty an-Najwa
Novia dari demak yah?? hihihihi
BalasHapus